PEKANBARU, TVWAN.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis mengambil langkah proaktif dengan mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Kamis (23/7/2026). Kunjungan ini bertujuan memperjuangkan aspirasi rakyat agar penanganan abrasi, perbaikan jalan, hingga penyediaan air bersih masuk dalam agenda prioritas pembangunan tahun anggaran 2027.
Dalam sesi dengar pendapat tersebut, setiap anggota Komisi II membedah persoalan spesifik di lapangan. Anggota Komisi II, Hendra Jeje, menyoroti ancaman abrasi di Pulau Bengkalis yang sudah berada pada level mengkhawatirkan dan mendesak intervensi segera demi keselamatan permukiman warga.
Dilanjutkan oleh Zamzami Harun yang menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pemecah gelombang di Pulau Rupat agar perencanaan proyek pesisir ke depan jauh lebih efektif. Adapun Wakil Ketua Komisi II, Tairan, menyoroti solusi alternatif untuk infrastruktur darat dengan mendorong perusahaan swasta agar memaksimalkan dana CSR dalam memperbaiki ruas jalan di kawasan Simpang Intan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ketua Komisi II Syafroni Untung menyatakan bahwa pihaknya menyadari adanya keterbatasan keuangan daerah. Kendati demikian, DPRD Bengkalis berjanji tidak akan berhenti mengawal aspirasi masyarakat ini.
“Kami berharap usulan seperti penanganan abrasi dan peningkatan jalan provinsi di Bengkalis dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau,” ungkap Syafroni.
Mewakili pihak eksekutif provinsi, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Riau sekaligus Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Heru Rizal, memberikan transparansi terkait kondisi anggaran. Ia menjelaskan bahwa tekanan fiskal memaksa pemerintah menunda sejumlah rencana program fisik pada tahun 2026.
Meski demikian, Heru memastikan bahwa seluruh pokok pikiran yang dibawa oleh legislatif Bengkalis akan dimasukkan sebagai bahan pertimbangan strategis untuk draf anggaran tahun 2027. Terkait kerusakan jalan akibat kendaraan berat industri, ia kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi melalui skema CSR perusahaan.
Agenda strategis tersebut juga membahas tindak lanjut optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dumai–Rohil–Bengkalis yang progresnya masih belum optimal. Pemerintah provinsi dan kabupaten sepakat untuk mempererat sinkronisasi agar layanan air bersih bisa segera dinikmati publik.
Melalui pertemuan ini, Komisi II DPRD Bengkalis optimis sinergi lintas instansi mampu mewujudkan pemerataan infrastruktur serta menekan dampak lingkungan di Kabupaten Bengkalis secara bertahap. (Herma/Inf)
