Tvwan.Id | Rokan Hilir,–Minggu,1 Mei, 2026 Pemberitaan yang dimuat oleh media online hitam-putihnews.com berjudul “Pejabat Strategis di Rokan Hilir Didominasi Keluarga Bupati Bistamam” dinilai sebagai pemberitaan tendensius, tidak berimbang, dan sarat opini, yang berpotensi menjatuhkan nama baik Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, serta mencederai marwah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa narasi yang dibangun media tersebut tidak memiliki dasar hukum dan mengabaikan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan.
“Perlu kami tegaskan, seluruh pejabat yang menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diangkat secara profesional, melalui mekanisme yang sah dan sesuai ketentuan Undang-Undang ASN serta peraturan kepegawaian yang berlaku,” tegas Fauzi Efrizal’Minggu 1/2/2026
Ia menjelaskan, tidak ada satu pun jabatan yang diberikan karena hubungan keluarga. Seluruh pejabat yang saat ini bertugas telah memenuhi syarat kepangkatan, golongan, kompetensi, rekam jejak, serta evaluasi kinerja sebagaimana diatur dalam regulasi.
“Yang bersangkutan bekerja secara individu dan profesional. Golongan dan jenjang jabatan mereka sudah memenuhi syarat untuk menduduki posisi tersebut, sehingga tidak ada pelanggaran aturan sebagaimana yang digiring dalam pemberitaan,” jelasnya.
Menurut Fauzi Efrizal, menyamakan hubungan sosial atau kekerabatan dengan praktik nepotisme tanpa dasar hukum adalah logika yang keliru dan menyesatkan publik. Jika pendekatan seperti itu dipakai, maka sistem birokrasi akan dikaburkan oleh opini, bukan oleh aturan.
Sekda Rokan Hilir menilai hitam-putihnews.com telah mengabaikan prinsip dasar jurnalistik, antara lain:
Tidak menyajikan fakta hukum dan regulasi yang relevan,Mengedepankan dugaan dan asumsi,Tidak melakukan konfirmasi mendalam dan berimbang,Menggunakan diksi provokatif yang menggiring opini publik
Lebih jauh, Sekda Rohil menegaskan tidak anti terhadap kritik, namun mengingatkan agar media menjalankan fungsi kontrol secara objektif, profesional, dan bertanggung jawab, bukan membangun framing yang berpotensi mencemarkan nama baik kepala daerah dan institusi pemerintahan.
“Kritik yang sehat harus berbasis data, aturan, dan etika pers. Bukan opini sepihak yang dikemas seolah-olah fakta,” tutup Fauzi Efrizal.
Editor : Redaksi
